Kemerdekaan Indonesia

Peristiwa Rengasdengklok

Kemerdekaan Indonesia diawali dengan adanya peristiwa Rengasdengklok. Rangkaian peristiwanya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang berhasil dikalahkan oleh sekutu.
2. Pada tanggal15 Agustus 1945 di bawah pimpinan Chaerul Saleh para pemuda mengadakan pertemuan. Para pemuda berkeinginan agar pelaksanaan kemerdekaan tidak tergantung dengan janji kemerdekaan dari Jepang.
3. Soekarno dan Moh. Hatta menginginkan proklamasi kemerdekaan harus diselenggarakan secara terorganisir pada 18 Agustus seperti yang disepakati dalam rapat PPKI.
4. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang.
5. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang agar mempercepat Proklamasi Kemerdekaan RI.
6. Setelah dicapai kesepakatan pada tanggal 16 Agustus tengah malam Soekarno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan Proklamasi Kemerdekaan.
7. Keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada hari Jumat pukul 10.30 bertepatan dengan 17 Ramadhan pernyataan Proklamasi di kumandangkan dengan teks Proklamasi Kemerdekaan.

Penyusunan teks proklamasi

1. Pada tanggal 17 Agustus dini hari, teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol.
2. Dihadiri oleh golongan tua yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo sedangkan golongan pemuda diwakili oleh Sukarni, Sudiro, dan Bm. Diah.
3. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pemikirannya secara lisan sedangkan Soekarno yang menulis konsep proklamasi pada secarik kertas.
4. Soekarno menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani bersama-sama namun ditentang oleh golongan muda. Sukarni dari golingan muda menyarankan agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
5. Rumusan teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno kemudian di ketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Upaya mengisi kemerdekaan

Penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri

1. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) tahun 1956-1958
   • Muncul dalam keadaan politik yang tidak stabil.
   • Beberapa panglima militer membentuk dewan-dewan daerah.
   • Pada 10 Februari 1958 ketua Dewan Banteng Achmad Husein mengeluarkans ultimatum agar kabinet Djuanda harus dibubarkan.
   • Perwira-perwira TNI yang terlibat PRRI diberhentikan secara tidak hormat.
   • Untuk memulihkan kondisi negara, pemerintah dan KSAD melancarkan operasi militer (gabungan AL, AD, dan AU) yang diberi nama Operasi 17.
   • Pada 14 Maret 1958 Pekanbaru dan pada 4 Mei 1958 Bukit Tinggi dapat direbut Kembali.
   • Pada 15 Februari 1958 PRRI mengumumkan proklamasi di Padang dan pada tanggal 17 Februari 1958 Permesta mengeluarkan pernyataan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat.
   • Pada bulan April 1958 untuk menghadapi Permesta, pemerintah mengadakan Operasi Sapta Marga.
   • Pada bulan Agustus 1958 gerakan Permesta dapat dilumpuhkan dan sisanya baru dapat ditumpas tahun 1961.
2. Pemberontakan PKI (1948)
   • Muso Kembali dari Uni Soviet dan ingin merebut Indonesia dari tangan Nasionalis menjadi Sosialis Komunis.
   • Muso dan Amir Syarifuddin ingin menjatuhkan kabinet Hatta.
   • Pada tanggal 18 September 1948 PKI memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun.
   • Pada tanggal 19 September 1948 PKI menangkap para perwira TNI AD, menguasai markas CPM Siliwangi, Markas SPDT, STM, Tangsi Polisi, dan RRI dijadikan siaran propaganda PKI.
   • Untuk melumpuhkan PKI pemerintah membentuk Komando Operasi dipimpin oleh Kol.A.H Nasution. Dalam operasi ini Muso tewas dan Amir Syarifuddin ditangkap di Grobogan Purwodadi.
3. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (1949)
   • Pemberontakan DI/TII Jawa Barat dipimpin oleh Karto Suwiryo.
   • Tujuannya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).
   • Daerah pemberontakan meliputi Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.
   • Pemerintah membentuk Operasi Pagar Betis dan Baratayudha untuk menaklukan DI/TII.
   • Pada tanggal 4 Juni 1962 berhasil menangkap SM Karto Suwiryo di gunung Geber, Jawa Barat.

Kerjasama Internasional dan Solidaritas antar Bangsa

Konferensi Asia Afrika (KAA)  di Bandung (1955)

• Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dengan makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II.
• Munculnya Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, keduanya saling berlomba membuat persenjataan modern. Sehingga menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia
• Gagasan menyelenggarakan KAA muncul pada konferensi Kolombo tanggal 28 April-2 Mei 1954. Negara-negara berkembang mencari jalan keluar untuk meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian Dunia.
• Diikuti 5 Perdana Menteri yaitu Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo (Indonesia), PM Shri Pandit Jawaharlal Nehru (India), PM Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), PM Sir John Kotelawala (Srilanka), dan PM U Nu (Burma).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang berisi sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya Kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Pemberlakuan Kembali UUD 1945 merupakan Langkah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Pelaksanaan system demokrasi terpimpin

Setelah dikeluarkannya dekrit, UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Berdasarkan UUD 1945 kedudukan Presiden berada di bawah MPR, tetapi pada pelaksanaannya MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden mennetukan yang harus diputuskan oleh MPRS. Pengangkatan wakil-wakil ketua MPRS dipilih dari pimpinan parta-partai besar, yang seharusnya dipilih melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang dipilih oleh rakyat memiliki anggota-anggotanya yang duduk di MPR.

Keanggotaan Indonesia di PBB

Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966, setelah sebelumnya atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965 keluar dari keanggotaannya. Penyebab keluarnya dari keanggotaan PBB merupakan reaksi Presiden Soekarno yang tidak puas atas terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap PBB.  Wakil Indonesia yang ditunjuk sebagai wakil di PBB adalah Dr. Ruslan Abdul Gani.

Pembebasan Irian barat

1. Usaha membebaskan Irian Barat sudah dimulai sejak tahun 1950 yaitu sejak Kabinet pertama NKRI.
2. Pada Tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan Ibukota di Soa Siu, Tidore.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan kerajaan Belanda.
4. Pada April 1961 Belanda mendirikan Negara “Boneka” Papua.

Konfrontasi Ekonomi

Pada tanggal 2 Desember 1961 terjadi aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda, setelah sebelumnya pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum di Jakarta.

Tri Komando Rakyat (TRIKORA)

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah untuk rangka memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Perintah itu dikenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang berisi:

1. Gagalkan pembentukkan Negara Papua buatan Belanda colonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

Penentuan Pendapat  Rakyat (PEPERA)

Pemerintah Indonesia mulai mengadakan PEPERA untuk rakyat Irian Barat. Tahapan-tahapan PEPERA:

1. Pada tanggal 24 Maret 1969 dilakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PEPERA.
2. Pada bulan Juni 1969 selesai diadakan pemilihan Dewan Musyawarah PEPERA.
3. Pelaksanaan PEPERA dari Kabupaten Merauke sampai Jayapura dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969.

Gerakan 30 S PKI

Pada tahun 1950 PKI muncul dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada tahun 1951 D.N. Aidit terpilih menjadi Ketua PKI. PKI berkeinginan untuk berkuasa melalui Parlemen dan bertindak dengan jalan kekerasan. Menyebarkan fitnah bahwa pimpinan AD membentuk Dewan Jenderal                        untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.  Pada tanggal  2 Oktober 1965 pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai pemberontakan di Jakarta.

Orde Baru

Terjadinya bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan masa PKI terjadi di berbagai daerah. Hal ini akibat kemarahan rakyat setelah terbukti bahwa dalang dibalik Gerakan 30 September adalah PKI. Pada tanggal 14 Oktober 1965 untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan darat diangkatlah Mayjen Soeharto sebagai Menteri/Panglima AD.

Soeharto mengatasi keadaan yang belum stabil dengan surat perintah sebelas maret yang dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR. Kemudian masa orde baru dimulai dengan dilaksanakannya TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
2. Pembersihan cabinet DWIKORA dari unsur-unsur yang terlibat G-30-S (reshuffle Kabinet Dwikora)
3. Penurunan harga (perbaikan ekonomi rakyat)